‘Kalo gubernurnya bukan Ahok, aku jadi males ke Jakarta,‘ celetuk saya ke suami.

Meski bukan penduduk Jakarta, apalagi berKTP Jakarta, saya sejak kecil secara rutin mengunjungi Jakarta, hanya sebagai tempat transit saja. Ceritanya mudik setahun sekali, dan maleees banget untuk berlama-lama di ibukota. Sekarang, separuh minggu saya berada di kota ini, dan Anda tahu, kota yang tadinya saya hindari ini ternyata jadi lebih manusiawi.

Soal perubahan sangat terasa sejak Basuki Tjahja Purnama atau Pak Ahok memegang tampuk kekuasaan sebagai gubernurnya. Dulu, kalau naik kereta begitu masuk Jakarta sudah berasa ruwetnya. Rumah-rumah kecil di pinggir rel, kemacetan, kekumuhan, banyak kejahatan, polusi, semrawut, air sungai yang kehijauan, bau busuk. Kontras banget sama Monas yang selalu keliatan duluan puncak emasnya. Ini kota apa-apaan, pikir saya. Ada bangunan sementereng Monas, tapi rakyatnya berjubelan di bawahnya, ngga teratur.

Sekarang, saya berani lo menjadwalkan perjalanan wisata untuk Jakarta. Dari yang dinas aja ogah apalagi jalan-jalan, berubah menjadi melirik Jakarta sebagai area untuk bersenang-senang. Bukan saya sendiri, tapi sama keluarga. Karena kami menikmati jalanan yang rapi, sungai yang kini bersih dan tak berbau, polusi yang berkurang, dan rumah-rumah kumuh yang bikin sepet itu ngga terlihat lagi, setidaknya untuk area yang saya lewati.

Apa orang miskin dilarang di Jakarta, sehingga Jakarta jadi bagus begini? Ngga juga, yang saya baca, dengar dari penduduk Jakartanya, melihat sendiri, gubernur yang satu ini ternyata memanusiakan warganya. Penghuni rumah kumuh digusur, tapi diberi pengganti rumah susun yang lebih sehat dan teratur. Kekumuhan yang mencoreng wajah kota hilang, warga jadi bisa melihat keindahan. Taman-taman ditata sebagai arena relaksasi, jadi stressnya tersalurkan. Yang lebih penting lagi, orang dikasih kerjaan. Mereka direkrut jadi penyapu jalan atau tukang taman, jadi ada kesempatan buat berusaha. Saya yakin kriminalitas berkurang, karena kini orang yang dulu jahat untuk menyambung hidup, jadi punya alternatif untuk cari duit secara halal. Kalau hilang sih ngga, karena ada aja manusia yang sebenarnya sudah ngga pantas untuk jadi manusia saking ngga punya hatinya.

Memanusiakan warga bagi seorang pemimpin artinya memperlakukan dengan baik penduduknya. Menggusur menjadi baik kalau kemudian mereka diberi tempat tinggal yang layak. Membersihkan kali menjadi baik karena ada warga yang dapat kerjaan dan ada warga yang mendapatkan keamanan dari banjir dadakan. Atau seperti saat saya ke Blok M pagi-pagi mau cari sarapan, dan bengong mendapatkan area itu sudah kosong dengan semua warung tenda. Ternyata mereka semua sudah direlokasi, diberi tempat baru, dan jalanan itu jadi ngga macet lagi.

Berarti apa, pemimpin tersebut memperhatikan apa keluhan warganya, berusaha mengatasinya, tanpa membuat warga lain jadi menderita. Pemimpin tersebut berani mengambil resiko kedudukannya terancam atau dia tidak menjadi populer karena keputusannya yang tegas, asalkan tujuannya ‘nguwongke’ itu tercapai.

Hal yang sama saya lihat di walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Ada teman bilang kalau kerja sama Bu Risma siap-siap lembur dan dimarahi. Tapi lihat dong kotanya, bersih banget. Saya beruntung bisa berada di dua kota yang pemimpinnya hebat semua, sehingga warga merasa nyaman tinggal di sana. Bu Risma sama tuh ceritanya, membereskan taman-taman kota, dirawat rutin, termasuk ngomeli orang yang tidak kompeten. Bu Risma juga menguasahakan kenyamanan warganya, meski langkah tersebut akan mendapatkan tentangan.

Saya ingat waktu awal-awal Bu Risma akan menyingkirkan Dolly. Wuah itu berapa banyak orang yang mengatasnamakan HAM, menjerit-jerit seolah-olah Bu Risma menyengsarakan mereka yang bekerja di sana. Padahal yang teriak adalah mereka yang kehilangan pendapatan dari menindas wanita-wanita yang mereka paksa untuk kerja di sana. Apa ngga kurang ajar tuh, sudah nyuruh orang lain kerja di jalur ngga bener, mengambil paksa sebagian dari hasil kerja mereka, trus belingsatan dengan nebeng kasus HAM supaya kerakusan mereka tetap ada yang memasok. Mereka tahu, kalau ngomong alasan yang sebenarnya, ya warga makin ngga simpatik. 

Sebenarnya mereka ketakutan dengan apa yang Bu Risma sudah lakukan untuk penghuni Dolly. Setahun sebelumnya, para penghuni sudah diberi pelatihan supaya ada ketrampilan kalau mau cari duit halal. Dekat-dekat penggusuran, diberi modal supaya bisa buat usaha lain. Iya, cari duit itu susah, beda dengan kerjaan mereka dulu yang tinggal buka selangkangan. Tapi mengembalikan warganya ke jalur yang benar, itu juga yang mestinya dilakukan seorang pemimpin. Seperti Risma juga membuka lowongan seluasnya bagi mereka yang mau bergabung jadi penyapu jalan. Mau kondisi apapun saat melintasi jalanan di Surabaya, ada aja orang yang lagi menyapu pinggir jalan, mengurusi taman pembatas jalan, menyikat trotoar supaya bersih, dan mengganti dinding selokan dengan box culvert. Karena apa? Beliau menganggap warganya penting.

Masih saya ingat betapa dengan pedih Bu Risma bercerita di Mata Najwa, anak-anak usia dini yang sudah tahu aktivitas seks karena banyak pelacuran. Ketika Beliau menyingkirkan Dolly, itu sebagai tanggung jawabnya ke Tuhan nanti, apa aja yang sudah dilakukan sebagai pemimpin di dunia. Bu Risma tidak ingin memberi kesempatan warganya untuk berbuat dosa. Pelacuran memang akan tetap ada, tapi lebih salah lagi jika pimpinan mengakomodirnya. Bu Risma melihat sampai ke akar masalah, kenapa mereka terpaksa melakukannya. Oh mungkin karena ngga ada ketrampilan dan ngga punya modal. Maka yang ia lakukan adalah memenuhi kebutuhan warganya, kaum marjinal sekalipun.

Apalagi yang ia lakukan? Bantaran kali, yang kalau digusur yang muncul adalah keributan karena mereka bingung mau tinggal dimana lagi, dibereskan juga oleh Beliau. Tanpa keributan, bantaran kali kini sudah bersih, dinding sungainya bisa diganti supaya ngga membahayakan jika arus deras melewati, Pemkot Surabaya juga membangun rumah susun yang dikelola oleh Pemkot juga. Kini masyarakat punya alternatif, mau pulang ke desa atau menempati rusun tadi. Ngga pakai ribut juga, reklamasi berlangsung di salah satu sisi Surabaya. Kaitannya dengan rencana pengembang yang tidak menganggu kehidupan warga, ya sudahlah diijinkan. Bu Risma juga hobi ngomeli pegawainya yang ngga mau diatur, apalagi yang mempersulit kebutuhan warganya. Pernah lihat video Beliau lagi marah-marah? Keder bo! 😀

Karena rupanya dengan cara itu ia bisa memberi shock teraphy pada bawahannya, eh jangan main-main dengan klien ente, yaitu masyarakat. Jadi pegawai pemkot itu bukan berarti privilege, minta diistimewakan, justru situ yang harus bertindak sebagai pelayan. Maka ngga jarang hampir setiap penduduk Surabaya, bisa menemui si Ibu ini dalam berbagai pose. Pakai sepatu boot pinknya beresin taman (pakaiannya ya training belaka, siap tempur pokoknya bukan karena sadar kamera), lagi pake helm dan nyemprotin air ke gedung yang kebakaran, atau di tengah jalan lagi ngatur lalu lintas dalam perjalanannya ke kantor. Makanya susah mau ganti Risma dengan orang lain, dan kami juga belum bisa bayangin gimana jadinya kalau Surabaya dipegang orang lain yang belum jelas kinerjanya. Orang sekarang sih ngga perlu janji, tapi bukti.

Sebenarnya geliat pemimpin daerah yang nggenah itu ada beberapa yang menonjol. Ada Azwar Anas bupati Banyuwangi yang bisa membawa nama kota di ujung Jawa Timur itu mendunia. Ngga mudah lo, dan jangan dikira cuma menyentuh aspek citra saja. Dengan membuat citranya baik, investor datang bikin hotel, restoran, bandaranya kerap didatangi wisatawan, paket wisatanya beragam, yang akan mendorong ekonomi lokal. Kesungguhan bupati untuk menata kotanya membawa kebaikan bagi warganya. Atau Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Wah kalau melintasi Jawa Tengah dari Jawa Timur, langsung berasa bedanya. Jalan-jalannya dibeton sehingga tidak mudah rusak, lebar-lebar cocok untuk kendaraan besar lintas provinsi. Sementara ini mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan berdasarkan pengalaman, tapi saya lihat juga Pak Ganjar rutin bersepeda melihat keadaan daerahnya. Merekalah contoh pemimpin yang memanusiakan warganya.

Terkait dengan Pak Ahok yang dianggap menistakan kitab suci agama lain, saya rasa memang tidak sepatutnya ngurusi ayat-ayat dalam kitab suci yang tidak kita yakini, meski mungkin maksudnya bukan untuk merendahkan. Ditambah lagi Ahok adalah pejabat publik yang omongannya akan berpengaruh besar, maka menjaga ucap dan tingkah laku perlu dilakukan demi menjaga kedamaian di antara penduduk Jakarta yang beragam. Ngga cuma urusan agama, semua yang terkait perbedaan baiknya ngga usah dibahas, kecuali sudah sepiawai Gus Dur untuk mengubah kritik jadi lelucon. Menurut saya ini bukan masalah minoritas dan mayoritas, namun siapapun kita urusan kitab suci sebaiknya ngga dibawa kemana-mana, apalagi ini urusannya dengan pilkada, ngga level.

Namun yang perlu kita cermati, ketika diingatkan, Pak Ahok telah meminta maaf. Meski apapun motifnya ya, emang menyesal atau supaya orang ngga terus marah, sebenarnya bola sudah berada pada pihak yang dimintai maaf. Sekarang hal itu jadi pilihan bagi pihak yang tersinggung: mau memaafkan dan melupakan, memaafkan dan tetap mengingat, tidak memaafkan dan memperpanjang persoalan, atau lainnya? Memaafkan lebih tinggi tingkatannya dari memilih Pak Ahok sebagai pemimpin atau tidak. Kalau sudah memaafkan tapi ngga sreg sama Pak Ahok, ya ngga usah dipilih. Tapi dengan memaafkan, kita terbebas dari perasaan sakit hati. Pak Ahok telah melakukan kewajibannya untuk minta maaf, lalu dia harus bagaimana lagi supaya bisa dimaafkan? Atau sebenarnya, apapun yang dia lakukan akan tetap jadi persoalan?

Saya hanya berharap semoga keriuhan pilkada di Jakarta ngga meluas ke daerah lainnya, hanya karena permainan politik warga jadi ngga mendapatkan haknya yang sudah lama hilang karena ketidakseriusan pemimpinnya. Kita perlu berani mendukung orang-orang bagus, agar mereka dapat kesempatan untuk melayani warganya, untuk membuat warganya merasa dimanusiakan dengan sepak terjangnya.

***

IndriHapsari